Meskipun air laut adalah mayoritas wilayah Indonesia, pengetahuan kita tentang perilaku dan alat efektif untuk manajemen wilayah kelautan dianggap tidak cukup. Sebagai negara kepulauan dan dengan tekanan yang semakin meningkat dari agen-agen alam dan antropologi, Indonesia membutuhkan pengetahuan dan sistem yang baik yang memfasilitasi tata kelola dan pengelolaan yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah misi dari kelompok-kelompok penelitian untuk mengembangkan ide, menciptakan, dan mengoperasikan sistem berbasis-teknik yang diterapkan pada domain spasial, khususnya zona pesisir dan lautan. Sistem seperti itu akan memainkan peran penting sebagai inti dari dukungan keputusan berbasis spasial. Ini akan – pada gilirannya – berkontribusi pada kualitas kegiatan maritim di mana semua sumber daya ekonomi dan industri di lautan dieksploitasi. Untuk mengatasi misi kami, divisi penelitian diperkuat oleh empat aliran pengembangan ilmiah yang saling terkait: batas perairan, pengelolaan zona pesisir terpadu, pemodelan, dan ekonomi maritim. Penjelasan singkat tentang topik di bawah masing-masing aliran perkembangan ilmiah berikut.
Batas Air dan Pemerintah Laut: Pasang, Datum dan Referensi Vertikal; Pendekatan Geografis dan Ekologi di Batas Lautan; Aspek Geodetik dari Hukum Laut; Konektivitas Port dan Navigasi Kelautan; Tata Pemerintahan Lautan di Negara Kepulauan.
Integrated Costal Zone Management (ICZM) di Negara Kepulauan: Aliran Sungai, Muara dan Morfologi Pesisir; Keanekaragaman Aspek Geo-Bio-Sosio-Budaya Pesisir dan Lautan; Karakterisasi Kepulauan Negara Indonesia; Pengelolaan Lahan-Pesisir-Laut Terpadu.
Pemodelan Sumber Daya Laut dan Perlindungan Bencana: Pemetaan Lapisan Bawah Laut dan Laut; Sub-Bottom Profiling; Pemodelan Properti Laut; Lingkungan Pesisir dan Laut; Rekayasa Perlindungan Bencana
Pengembangan Ekonomi Pesisir dan Maritim: Rasio Lahan Manusia dan Asosiasi Geografisnya; Aspek Sosial-Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir; Pembangunan Ekonomi Kepulauan Maritim; Sistem Pendukung Keputusan Spatio-temporal dan Kebijakan Publik.
